PROFIL

Sejarah

Sejarah Munculnya Keluarga Berencana di Indonesia

The Political Framework for Family Palnning in Indonesia : Three decades of Development. Tulisan tersebut mengkaji mengenai transisi kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia, di dalam uraiannya menyebutkan bahwa setiap pemimpin yang berkuasa memiliki orientasi serta arah kebijakan Keluarga Berencana yang berbeda-beda.

Perbedaan tersebut tercipta karena perbedaan sudut pandang dalam menempatkan jumlah penduduk sebagai subjek sekaligus objek atau faktor penunjang dalam tercapainya tujuan pembangunan sosial. pada masa orde lama, kebijakan Keluarga Berencana kurang diperhatikan, Pemerintahan Soekarno menganggap bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan aset negara yang paling penting, sehingga tidak menganjurkan adanya program keluarga berencana. kontradiksi kebijakan itu berbuah ketika Pemerintahan Soeharto pada orde baru menganjurkan bahkan mewajibkan ( untuk kalangan PNS ) untuk mengikuti program Keluarga Berencana.

Dinamika transisi perubahan kebijakan Keluarga Berencana dari rezim ke rezim meruakan suatu fenomena yang menarik dalam kajian sejarah demografi, dan terlebih apabila fenomena tersebut dihubungkan dengan kondisi lonjakan pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini yang masih sagat pesat.

Gerakan Keluarga Berencan ( KB ) yang kita kenal sekarang awalnya dipelopori oleh beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan keluarga berencana di seluruh dunia, termasuk indonesia yang ditandai dengan berdirinya perkumpulan keluarga indonesia ( PKBI ) pada tanggal 23 Desember 1957. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ( PKBI ). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasehat perkawinan.

Pada tahun 1967 PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman yang memberikan kontribusi yang sangat pesat pada usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pemerintah Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang memandangnya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan Keluarga Berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bula Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967. Pada tahun yang sama Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikankesadaran tentang pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR presiden Soeharto dalam pidatonya " Oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi Keluarga Berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila". sebagai tindaklanjut dari pidato Presiden tersebut, melalui Menteri Kesejahteraan Rakyat membentukan pantia Ad Hoc yang bertugas memperlajari kemungkinan program KB dijadikan sebagai program Nasional.

Pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat yang isinya antara lain : Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berenca. Mengusahakan segera terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan Masyarakat.

Berdasarkan instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No.35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional ( LKBN ) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968.

Periode Pelita I ( 1969 - 1974 )

Priode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) berdasarkan Keppres No. 8 tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN pertama adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian pada tahun 1972 keluar Keppres sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah presiden. Untuk melaksanakan program Keluarga Berencana di masyarakat dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat. Pada periode pelita I dikembangkan Periode Klinik ( Clinikcal Approach ) karena pada awal program, tantangan terhadap ide Keluarga Berencana ( KB ) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalaui kesehatan yang paling tepat

Periode Pelita II ( 1974 - 1979 )

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

Priode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan mulai dipadukan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan pendekatan integratif ( Beyond Family Planning ). dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project.

Periode Pelita III ( 1979 - 1984 )

Priode ini dilakukan pendekatan kemasyarakatan ( pertisiatif ) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional baru yang disebut panca karya dan ctur bhava utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk " mass Campaing " yang dinamakan " safari KB Senyum Terapdu "

Periode Pelita IV( 1983 - 1988 )

Pada masa kabinet Pembangunan IV Prof. Dr. Haryono Suyono dilantik sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dialntik sebagai menteri Kesehatan. Pada masa itu juga muncul pendekatan baru antara lain melalui pendekatan koordina aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disnkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda yaitu selain sebagai dinamisator juga sebagai fasilitator. Disamping itu dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Pada priode ini juga secara resmi KB madiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru ( LIBI ) yang bertujuan memperkenalkan tempat-temapt pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

Periode Pelita V ( 1988 - 1993 )

Pada masa pelita V Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. pada periodeini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas da sumberdaya manusia dan pelayanan KB. oleh karena itu kemudian diluncurkan strategi baru yaiut kampanye Lingkatan Emas ( LIMAS ). jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak nlagi jenis kontrasepsi yaitu ada 16 jenis kontrasepsi

Pada periode ini ditetapkan Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) 1993 khususnya sub sektor Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijakan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Periode Pelita VI ( 1993 - 1998 )

Pada pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu Pendekatan Keluarga yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam kabinet pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1998 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan / Kepala BKKBN sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat kementerian. Pada tanggal 16 Maret 1998 Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkat sebagai Kepala BKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menajdi Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasa Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN di jabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan.

Periode Pasca Reformasi

Butir-butir arahan BGHN tahun 1999 dan perundang-undagan yang telah ada, program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumberdaya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam program Pembangunan Nasional ( PROPENAS ) yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 25 tahun 2000.

Sejalan dengan era disentralisasi eksestensi program dan kelembagaan Keluarga Berencana Nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. sesuai dengan Kepres Nomor 103 tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organiasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang Keluarga Berencana diserahkan kepada Pemerintah Kabupataen dan Kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan denga esensi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ( telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ). denagn demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut mengamanatkan perubahan kelambagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berecana Nasional.

Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana Daerah yang selanjutnya disngkat BKKBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN 

  • Share on :